Persyaratan Usul NUPTK Tahun 2018

nuptk syarat usul

Persyaratan Usul NUPTK Tahun 2018

Comments

Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang sering disebut dengan NUPTK merupakan Kode Referensi yang berbentuk nomor unik bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagai indentitas dalam menjalankan tugas pada Satuan Pendidikan di bawah Binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Untuk tahun 2018 ini sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) Pengelolaan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari Peraturan Sekretaris Jenderal (Persekjen) Kemdikbud RI Nomor 1 Tahun 2018 dilakukan melalui Sistem Aplikasi dalam jaringan. Dan untuk penerbitan NUPTK dilakukan oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (PDSPK Kemdikbud RI) dengan tahapan :

1.   Penetapan Calon Penerima NUPTK :

a.      Sudah terdata dalam Pangkalan Data dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id bagi 

       satuan pendidikan SD/SMP/SMA/SMK dan dapo.paud-dikmas.kemdikbud.

       go.id bagi satuan pendidikan PAUD dan DIKMAS

b.      Belum memiliki NUPTK, dan

c.      Telah bertugas pada Satuan Pendidikan yang memiliki Nomor Pokok 

      Sekolah Nasional (NPSN).

2.   Penetapan Penerima NUPTK

Penetapan dilakukan dalam jaringan melalui Sistem Aplikasi vervalptk.data.kemdikbud.go.id pada tingkat Satuan Pendidikan.

Adapun persyataran usulan NUPTK sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal (Persekjen) Kemdikbud RI Nomor 1 Tahun 2018, tentang Juknis Pengelolaan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah sebagai berikut :

a.    Kartu Tanda Penduduk (KTP);

b.   Ijazah dari Pendidikan Dasar sampai dengan Pendidikan Terakhir;

c.    Bukti memiliki Kualifikasi Akademik paling rendah Diploma IV (D-IV) atau 

     Strata 1 (S-1) bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan 

     Formal;

d.   Bagi yang berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai 

     Negeri Sipil (PNS) melampirkan :

1)   Surat Keputusan (SK) Pengangkatan CPNS atau PNS; dan

2)   SK Penugasan dari Dinas Pendidikan;

e.    Surat Keputusan Pengangkatan dari Kepala Dinas Pendidikan bagi yang 

     berstatus Bukan PNS yang bertugas pada Satuan Pendidikan 

     yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan

f.     Telah bertugas paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus bagi yang 

     berstatus bukan PNS pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh 

     masyarakat yang dibuktikan melalui Surat Keputusan Pengangkatan dari Ketua 

     Yayasan atau Badan Hukum lainnya.

Penerbitan NUPTK di verifikasi dan di validasi melalui sistem aplikasi vervalptk.data.kemdikbud.go.id oleh :

1.   Kepala Satuan Pendidikan;

2.   Kepala Dinas Pendidikan atau Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) 

     sesuai kewenangan; dan

3.   Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Balai Pengembangan 

     Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP-PAUD dan Dikmas), 

     atau Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri (BPKLN) sesuai 

     kewenangan.

Berikut kami jelaskan sedikit Proses Penetapan Calon Penerima NUPTK, antara lain :

a.    Satuan Pendidikan melakukan Input Data Pokok Pendidikan melalui Aplikasi 

     Dapodik. Selanjutnya Satuan Pendidikan melakukan Syncronisasai Aplikasi 

     Dapodiknya.

b.   PDSPK melakukan Verifikasi dan Validasi data Pendidik dan Tenaga 

     Kependidikan (PTK) melalui Sistem Aplikasi Verval PTK data PTK hasil 

     Syncronisasi Aplikasi Dapodik kemudian dibandingkan dengan Data PTK  yang 

     ada pada Database Arsip dengan ketentuan :

1)   Jika NUPTK Valid, maka dilakukan pencocokan data PTK sehingga Status NUPTK menjadi Valid;

2)   Jika NUPTK Tidak Valid dan NUPTK Kosong, maka data PTK tersebut dijadikan Calon Penerima NUPTK;

3)   Jika NUPTK Tidak Valid dan NUPTK Tidak Kosong, maka dilakukan pencarian lebih lanjut.

Satuan Pendidikan memeriksa data PTK yang sudah masuk daftar calon penerima NUPTK melalui Sistem Aplikasi VervalPtk. Kemudian Satuan Pendidikan memberitahukan kepada PTK untuk menyiapkan Dokumen Persyaratan Calon Penerima NUPTK.

c.    Pendidik atau Tenaga Kependidikan (PTK) menyiapkan dokumen persyaratan 

     calon penerima NUPTK. Setiap dokumen (dokumen asli dan berwarna bukan 

     fotocopy) tersebut di scan dan disimpan dalam bentuk salinan digital, 

     kemudian diserahkan kepada Satuan Pendidikan untuk di unggah melalui 

     sistem aplikasi Verval PTK yaitu : 

     http://vervalptk.data.kemdikbud.go.id/app/home

d.   Dinas Pendidikan seseuai kewenangannya melakukan Verifikasi dan Validasi 

     data calon penerima NUPTK melalui sistem  aplikasi verval PTK. Atdikbud atau 

     Dinas Pendidikan memeriksa validitas data dan dokumen persyaratan. Jika 

     tidak valid dan ditolak maka diberikan alasannya. Pengajuan yang ditolak akan 

     kembali menjadi calon penerima NUPTK.

e.    BPKLN, LPMP atau BP-PAUD dan DIKMAS sesuai kewenangannya melakukan 

     verifikasi dan validasi data calon penerima NUPTK melalui system aplikasi 

     verval PTK untuk memeriksa validitas data dan dokumen persyaratannya. Jika 

     valid dan memenuhi persyaratan makan selanjutnya data tersebut di setujui 

     atau diterima. Jika tidak valid akan ditolak dan diberikan alasannya. Pengajuan 

     yang ditolak akan kembali menjadi calon peneriman NUPTK.

f.     PDSPK menerbitkan NUPTK melalui system aplikasi verval PTK berdasarkan 

     hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh BPKLN atau LPMP atau pun 

     BP-PAUD dan DIKMAS.

g.    Satuan Pendikan memeriksa status penetapan penerima NUPTK melalui 

     Sistem Aplikasi verval PTK, kemudian menginformasikannya kepada PTK 

     terkait bahwa NUPTK sudah diterbitkan dan dapat dilihat melalui halaman 

     http://gtk.data.kemdikbud.go.id/data/status  

Silahkan download Juknis Pengelolaan NUPTK :

Peraturan Sekretaris Jenderal Kemdikbud RINomor 1 Tahun 2018

“MEKANISME USUL INPASSING GURU BUKAN PNS TERBARU”

gbpns inpassing usul

“MEKANISME USUL INPASSING GURU BUKAN PNS TERBARU”

Comments

Pemberian kesetaraan jabatan dan pangkat guru bukan pegawai negeri sipil atau yang lebih dikenal dengan Inpassing ini diperuntukkan bagi guru tetap yang diangkat oleh Pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, atau masyarakat, yang telah mendapat persetujuan dari Pemerintah atau pemerintah daerah. Bagi Guru tetap yang diangkat oleh masyarakat dipersyaratkan antara lain, telah melaksanakan tugas pokok sebagai guru paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus-menerus pada satuan administrasi pangkal yang sama yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau pemerintah daerah.

Untuk sekarang mekanisme pengusulan Inpassing mengalami perubahan. Bagi yang memenuhi syarat berdasarkan Dapodik akan diberi Nomor urut berdasarkan Status Kepemilikan Sertifikat Pendidik, Usia serta Masa Kerja dan kemudian di umumkan melalui halaman www.gtk.kemdikbud.go.id selanjutnya bagi yang sudah mendapatkan Nomor Urut harus segera mengirimkan berkas pengajuan sesuai dengan jadwal yang di tetapkan oleh Kemdikbud.

Pengiriman berkas yang disertai lampiran berupa “Lembar Identitas Pengusul (LIP) Kesetaraan Jabatan dan Pangkat GBPNS” yang dicetak melalui Fasilitas Lembar Transkrip data (LTD)/info PTK yang dapat diakses dengan IP address 223.27.144.195:8081 atau 223.27.144.195:8082 atau 223.27.144.195:8083 untuk Guru Pendidikan Dasar dan 223.27.144.205:8082 untuk Guru Pendidikan Menengah. Kalau untuk PTK PAUD diakses pada Info GTK.

Berkas usul pemberian kesetaraan jabatan dan pangkat GBPNS adalah sebagai berikut:

1. Salinan atau fotokopi Surat Keputusan Pembagian Tugas Pengajar/Pembimbingan sebagai guru sebelum diangkat menjadi guru tetap paling sedikit 4 (empat) semester secara terus menerus pada satuan administrasi pangkal yang sama yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau pemerintah daerah.

2.   Salinan atau foto kopi Sertifikat Program Induksi yang dilegalisasi dengan stempel basah oleh kepala dinas provinsi/kabupaten/kota, bagi GBPNS yang diangkat sebagai guru tetap setelah berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2010 tentang Program Induksi bagi Guru Pemula;

3.   Salinan atau fotokopi Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai guru tetap yang ditandatangani oleh gubernur/bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk/diberi kewenangan oleh gubernur/bupati/walikota; atau bagi GBPNS yang bertugas pada satuan pendidikan atau penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, melampirkan fotokopi Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai guru tetap yang ditandatangani oleh ketua yayasan; atau bagi GBPNS yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, melampirkan fotokopi Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai guru tetap yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri/pejabat yang membidangi pendidikan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, bagi GBPNS yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah atau pemerintah daerah;

4.   Salinan atau fotokopi Surat Keputusan dari kepala sekolah mengenai Pembagian Tugas Mengajar selama 4 (empat) semester terakhir selama menjadi guru tetap, baik yang diperoleh dari satuan pendidikan pangkalnya ataupun dari luar satminkalnya serta diketahui oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota;

5.   Salinan atau fotokopi Surat Keputusan dari kepala sekolah mengenai jadwal pembelajaran selama 4 (empat) semester terakhir selama menjadi guru tetap, baik yang diperoleh dari satuan pendidikan pangkalnya ataupun dari luar satminkalnya serta diketahui oleh dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/kota;

6.   Surat keterangan aktif mengajar dari kepala sekolah satminkalnya dengan mencantumkan NUPTK/NRG atau melampirkan foto copy kartu NUPTK/NRG bagi yang sudah memiliki;

7.   Salinan atau fotokopi ijazah yang dilegalisasi dengan stempel basah oleh pejabat yang berwenang dari perguruan tinggi penerbit ijazah;

8.   Salinan atau fotokopi Surat Keputusan Hasil Akreditasi program studi, apabila dalam ijazah tidak tercantum Surat Keputusan Hasil Akreditasi program studi;

9.   Salinan atau fotokopi sertifikat pendidik yang dilegalisasi dengan stempel basah oleh pejabat yang berwenang dari LPTK penerbit sertifikat;

10.  Hasil cetak lembar transkrip data (LTD)/info PTK berdasarkan Dapodikdas semester terakhir pada saat mengusulkan, khusus bagi GBPNS TK/SD/SDLB/SMP/SMPLB/SLB;

11.  Salinan atau fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan dalam Tugas Tambahan yang ditandatangani oleh ketua yayasan dan dilegalisasi dengan stempel basah oleh kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, bagi GBPNS yang mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah/wakil kepala sekolah/kepala perpustakaan/kepala laboratorium /kepala bengkel/kepala program keahlian/kepala unit produksi;

12.  Salinan atau fotokopi Sertifikat Kepala Sekolah/Kepala Perpustakaan/ Kepala Laboratorium yang dilegalisasi dengan stempel basah oleh kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, bagi GBPNS yang mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah/kepala perpustakaan/kepala laboratorium; dan

“Waktu pengiriman dan penerimaan berkas dilaksanakan secara bertahap dengan berdasarkan urutan Kriteria Status Sertifikasi Guru, Usia, Masa Kerja, Pendidikan dan Pemenuhan Tatap Muka 24 Jam sesuai dengan data dalam Dapodik. Dengan melampirkan Format yang harus dicetak dan tersedia di laman Info GTK sebagai bukti GBPNS yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk disetarakan jabatan dan pangkatnya.”

Alamat Pengiriman Berkas :

Jenjang TK :

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

u.p. Direktur Pembinaan GTK PAUD & Dikmas, Ditjen GTK Kemdikbud
dengan alamat:

Komp. Kemdikbud Ged. D lt. 13

Jl. Jenderal Sudirman Senayan Jakarta

Jenjang Dikdas :

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

u.p. Direktur Pembinaan Guru Dikdas, Ditjen GTK Kemdikbud 

dengan alamat :

PO Box 1316 JKS 12013

Jenjang Dikmen :

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

u.p. Direktur Pembinaan Guru Dikmen, Ditjen GTK Kemdikbud

dengan alamat : 

PO Box 1050 JKS 12010

Catatan :

• Berkas akan diproses jika disertai dengan print out nomor berkas yang sudah ditentukan berdasarkan kriteria diatas.
• Pemberian nomor berkas dilakukan secara bertahap, untuk memudahkan proses penilaian dan penataan arsip berkas